PERAN PEMERINTAH DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM

Peranan pemerintah dalam proses perkembangan ekonomi untuk masing-masing Negara mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat. Selain itu, pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi daerah-daerah di seluruh Indonesia karena pembangunan daerah tidak bisa disamaratakan dengan alasan perbedaan karakteristik, budaya, keadaan sosial dan sebagainya.

Sebelumnya anda harus mengerti pengertian dari pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan disini maksudnya adalah tujuan yang meningkatkan kesejahteraan, baik dalam bidang pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut.

Pemerintah memainkan peran yang sangat dominan dalam perencanaan dan penggunaan faktor produksi, implementasi dan peraturan untuk distribusi barang ekonomi. Dengan menerapkan ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur.

Tanggung jawab pemerintah dalam prespektif Islam memiliki fleksibelitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum, sehingga dalam prespektif islam negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.

Menurut Siddiqi, fungsi negara dalam perspektif Islam dalam tiga kategori yaitu:

1.    Fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi:

a. Pertahanan

b. Hukum dan ketertiban

c. Keadilan

d. Pemenuhan kebutuhan

e. Dakwah

f. Amar makruf nahi munkar

g. Administrasi sipil

h. Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial.

2.    Fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi enam fungsi:

a. Perlindungan lingkungan

b. Penyediaan sarana kepentingan umum

c. Penelitian

d. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi

e. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu

f. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan

3.    Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah (syura), meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura.

 

Diantara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

1.    Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam  sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi.

2.    Menghentikan Muamalah yang Diharamkan seperti riba, penimbunan, dan monopoli.

3.    Mematok Harga kalau Dibutuhkan

 

Saat ini di Indonesia ada beberapa Lembaga/Institusi yang mempunyai otoritas dalam pengaturan tentang keuangan komersial maupun sosial, yaitu:

1.    Bank Indonesia (BI) yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia.

2.    Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi perbankan syariah dengan cara komprehensif dan efektif.

3.    Badan Amil Zakat Nasional

4.    Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah lembaga yang secara struktural di bawah MUI yang bertugas membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan

5.    Badan Wakaf Indonesia (BWI).